Previous Story
KPK: Pilkada Tak Langsung Bakal Picu Korupsi Sistematis
Ilustrasi | kompasiana.com
NIASSATU, JAKARTA – Berbeda dengan pendapat para anggota DPR RI yang ngotot agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD karena alasan efisiensi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru berpendapat sebaliknya.
Wakil Ketua (KPK) Bambang Widjojanto, Pilkada melalui DPRD justru akan menjadikan tindakan korupsi terjadi secara sistematis,
“Dalam pemilihan tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan sangat sistematis dan berkarakter greedy corruption serta bahkan corruption by system,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Seperti diketahui, pada Kamis (25/9/2014), DPR RI membahas pengesahan RUU Pilkada. Mayoritas anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang semula mendukung Capres Prabowo Subianto memilih opsi pemilihan tak langsung.
Namun, Bambang juga menegaskan, tidak berarti pemilihan langsung tanpa potensi permainan uang. Bedanya, jelas dia, kalau di pilkada tak langsung yang menerima uang adalah partai politik dan politisinya, maka di pilkada langsung, penerima uangnya adalah para pemilih. (NS1)
