Akhirnya, DPR Hentikan Rakyat Memilih Sendiri Kepala Daerahnya

Meme berisi kecaman kepada SBY | IST

NIASSATU, JAKARTA – Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang kontroversial itu akhirnya mencapai bentuk akhirnya. Melalui voting di sidang paripurna DPR RI pada Jum’at (26/9/2014) dinihari, UU tersebut disahkan.

Dengan disahkannya UU itu, maka pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat sejak era reformasi, kini kembali seperti pada era Soeharto. Pemilihan kepala daerah kin menjadi hak preorogatif DPRD.

Dalam voting pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso tersebut, sebanyak 135 mendukung pilkada langsung. Umumnya mereka dari Partai PDI-Perjuangan, PKB dan Hanura serta beberapa anggota dari Partai Golkar dan Demokrat yang memilih berbeda dengan pilihan partainya. Sebaliknya, jumlah pendukung opsi pilkada tak langsung atau melalui DPRD mencapai 226 orang.

Semula, opsi pilkada langsung diperkirakan akan menang, menyusul bergabungnya Partai Demokrat ke dalam barisan yang kontra dengan koalisi Merah Putih (KMP) yang notabene adalah pendukung calon presiden yang kalah pada Pilpres lalu, Prabowo Subianto.

Namun, di luar dugaan, meski Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan terang benderang mendukung pilkada langsung, fraksinya di DPR justru memilih walk out. Akibatnya, ketika voting dilakukan, jumlah suara pendukung pilkada langsung tidak memadai atau tidak bisa mengalahkan jumlah suara koalisi Merah Putih.

Alhasil, sikap Partai Demokrat itu mendapat kecaman luas. Mulai dari PDIP, PKB dan Hanura yang merasa ditipu setelah sebelumnya mendukung usulan Partai Demokrat yang diajukan pada persidangan itu.

Keadaan itu diperburuk dengan pernyataan SBY dalam konferensi pers di Washington yang mengaku kecewa dengan pilihan walk out fraksinya. Publik menilai pernyataan itu cuma basa-basi belaka. Akibatnya, SBY dikecam habis-habisan di dunia maya dengan munculnya hastag @ShameOnYouSBY dan bermunculannnya gambar meme yang berisi kecaman, bahkan olok-olok kepada SBY dan Partai Demokrat.

SBY dan partainya dicap mengkhianati semangat reformasi dan membawa Indonesia kembali ke era Soeharto yang tak memberikan tempat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerahnya. (NS1)

Artikel terkait:

SBY Juga Cabut Kewenangan DPRD Memilih Kepala Daerah Mantap, Presiden SBY Teken Perpu, Pilkada Kembali Langsung Tolak Pilkada Tak Langsung, SBY Janji Segera Terbitkan Perppu Buntut UU Pilkada, Warga Indonesia di Amerika Serikat Demo Presiden SBY