Ditunda, Pemilihan Pimpinan MPR Diprediksi Tetap Sengit

NIASATU, JAKARTA – Rakyat Indonesia harus menunggu sampai besok untuk menyaksikan keriuhan bahkan mungkin kericuhan lagi di panggung politik nasional di Senayan. Pasalnya, agenda rapat paripurna pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sedianya hari ini, ditunda sampai besok, Selasa (7/10/2014).

Penundaan tersebut setelah peserta sidang mempertimbangkan permintaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang membutuhkan waktu guna menentukan wakil mereka di unsur pimpinan MPR. Seperti diketahui, keanggotan di MPR merupakan gabungan dari anggota DPR yang berjumlah 560 orang dan DPD yang berjumlah 132 orang.

Kesempatan ini dimanfaatkan berbagai partai melakukan lobi-lobi guna menggolkan wakil mereka di posisi pimpinan MPR. DPD menjadi elemen penting yang sekarang diperebutkan kedua kubu.

Seperti diketahui, persaingan merebut posisi pimpinan MPR mirip saat pemilihan pimpinan DPR RI. Koalisi Merah Putih yang juga pendukung mantan calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto relatif solid untuk menjegal koalisi pendukung Jokowi-JK menduduki posisi-posisi tersebut seperti sebelumnya mereka berhasil lakukan pada pemilihan pimpinan DPR RI.

Namun, kali ini, pada pemilihan pimpinan MPR RI, KMP mesti mempertimbangkan keberadaan DPD yang merupakan fraksi terbesar di MPR dan memiliki suara yang signifikan untuk menentukan siapa yang akan jadi pimpinan MPR.

KMP sendiri, seperti diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, mengusung komposisi paket dengan mengajukan Djoko Udjianto (Partai Demokrat) untuk posisi ketua MPR. Lalu, Mahyuddin (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN) dan DPD untuk posisi wakil.

Uniknya, anggota KMP yang sebelumnya dijanjikan mendapat jatah di posisi pimpinan MPR setelah pada pemilihan pimpinan DPR RI tidak kebagian jatah, ternyata tetap tidak mendapat jatah seperti dijanjikan.

Atas keadaan itu, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, pihaknya akan tetap berjuang untuk mendapatkan posisi di MPR. Bahkan, mengancam tidak akan ragu untuk berbalik arah bergabung dengan koalisi Jokowi-Kalla bila jatah yang dijanjikan KMP sebelumya tidak diberikan. (ns1)

Artikel terkait:

Resmi Berdamai, DPR Kini Bersatu Kembali 3 Hari Jelang Pelantikan, Prabowo – Jokowi ‘Berdamai’ Protes DPR & Pemerintah, Warga Nias Gelar Aksi Keprihatinan di Bundaran HI Akhirnya, DPR Hentikan Rakyat Memilih Sendiri Kepala Daerahnya