PGI Janji Mediasi Rekonsiliasi Sinode BNKP dengan BKPN & GNKPI
NIASSATU, JAKARTA – Pelaksanaan Sidang Raya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Pulau Nias tinggal menghitung hari. Namun, harapan banyak pihak bahwa persidangan persekutuan gereja terbesar di Indonesia itu akan menjadi berkah bagi masyarakat Nias dengan terwujudnya rekonsiliasi antara sinode Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dengan Sinode Banua Keriso Protestasn Nias (BKPN) dan Gereja Niha Keriso Protestan Nias (GNKPI) tampaknya tinggal harapan.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara pimpinan Sinode BKPN dan GNKPI dengan pimpinan PGI yang diterima langsung oleh Ketua Umum PGI Pdt. Dr. Andreas Yewangoe dan Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, M.Th. di kantor sementara PGI di Jalan Diponegoro, Jakarta, Jum’at (17/10/2014).
“Kita sendiri sebenarnya berharap rekonsiliasi ini sudah dilakukan sebelum Sidang Raya, tapi ternyata tidak sesuai harapan kita,” ujar Pdt. Gomar ketika merespons paparan perwakilan kedua sinode yang dipimpin oleh Sekjen BKPN Pdt. Alvius Wau, S.Th., dari BKPN dan Pdt. Fa’ato’ölö Zebua, M.Th.
Gomar juga menjelaskan, penetapan penerimaan anggota baru PGI itu tidak dilakukan dalam Sidang Raya PGI. Melainkan dalam sidang Majelis Pengurus Lengkap (MPL). Karena itu, dia mengharapkan agar komunikasi antara ketiga sinode tersebut terus dilanjutkan guna mencapai rekonsiliasi.
Adapuan tim BKPN lainnya adalah Ketua Tim Rekonsiliasi BKPN-BNKP Waspada Wau dan konsultan BKPN Folo Nehe. Sedangkan dari GNKPI, juga hadir Sekretaris Umum Nur Idaman Zebua, S.Th., mantan Ephorus GNKPI Pdt. Martinus Amieli Lase, S.Th., Pendeta fungsional Distrik 28 Yordan Jawa-Bali, Pdt. Adieli Zendratö, M.Th., Pendeta Jemaat Epifanias Jakarta Pdt. Sanönöni Waruwu dan anggota jemaat distrik 1 Gunungsitoli, Rosmani Telaumbanua.
Sementara itu, Pdt. Andreas mengatakan, sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini, meminta BKPN dan GNKPI terus membangun komunikasi dengan BNKP. Pihaknya juga akan membantu mendorong terjadinya komunikasi tersebut.
“Ada rencana bentuk tim khusus. Percakapan kita tadi itu kita pilah. Untuk menjadi anggota PGI itu kan butuh waktu lama. Sedangkan untuk tim khusus, bagaimana nanti bentuknya, itu nanti. Tapi yang penting, kontak-kontak sekarang perlu dibuat. Entah apa namanya tim khusus, itu teknis, yang penting komunikasi dijaga,” jelas dia.
Soal permintaan kedua pimpinan Sinode tersebut agar diundang pada Sidang Raya tersebut menurut dia, pertemuan hari ini sangat penting menjadi bahan pertimbangan.
“Mengenai kehadiran (di Sidang Raya, red) itu kita bilang, pertemuan ini sangat penting. Komunikasi sudah ada sebenarnya, bukan baru sama sekali. Dan kami akan dorong itu. Kami doron per telepon nanti,” tambah dia.
Pdt. Andreas juga menjanjikan, akan mengupayakan agar selama berada di Nias akan mengagendakan pertemuan antar BNKP dengan BKPN dan GNKPI. Meski begitu, dia belum memastikan apakah pertemuan itu bisa dilakukan.
“Nanti tanggal 4 November saya sudah di Nias. Nanti kita lihat agenda karena semua pasti sibuk. Nanti saya ke Nisel di acara prasidang di sana. Nanti kita lihat agendanya. Entah bisa nanti atau tidak, yang penting komunikasi dibuka,” kata dia.
Dalam penjelasannya, Pdt. Alvius memaparkan sejarah dan kondisi terakhir Sinode BKPN. Sinode yang pertama sekali berdiri di Desa Bawömataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan usai memisahkan diri dari BNKP pada 20 tahun lalu itu kini memiliki 24.956 jemaat (5.427 kepala keluarga). Juga memiliki 80 jemaat yang tersebar selain di Kepulauan Nias, juga di Batam, Pekanbaru, Berastagi dan Medan dengan 19 resort. Memiliki 35 pendeta dan 15 vikaris.
BKPN sendiri sudah beberapa kali diundang dan terlibat pada kegiatan PGI. Pada Sidang MPL PGI di Bali dan Pekanbaru pernah menjadi Peninjau. Bahkan, pada Sidang MPL PGI di Manado pada 2007, BKPN sudah dinyatakan sebagai calon anggota PGI.
“Kemudian, pada 17 Oktober 2001 oleh Kabiro Pekabaran Injil & Keesaan menyampaikan surat kepada MPH PGIW Sumut dengan tembusan kepada BKPN perihal BKPN telah memenuhi syarat menjadi anggota PGI, kecuali belum adanya rekomendasi BNKP,” jelas dia.
Dia menjelaskan, permohonan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut juga telah dilakukan dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan, termasuk membicarakan masalah aset. Namun, rencana untuk bertemu guna membahas jawaban BKPN atas permintaan BNKP yang harusnya pada April 2014 lalu, sampai sekarang tidak terlaksana dengan alasan kesibukan pihak BNKP.
“Oleh karena itu kehadiran kami untuk menyampaikan kembali supaya BKPN ditetapka menjadi anggota PGI pada Sidang Raya PGI ke-16 di Kepulauan Nias,” ujar dia.
Harapan serupa juga disampaikan perwakilan GNKPI. Pihaknya berharap, setidaknya, dalam Sidang Raya PGI ini, karena kebetulan dilaksanakan di Kepulauan Nias dimana warga GNKPI juga berada dan ikut terlibat menyukseskan kegiatan itu, agar diundang hadir pada persidangan tersebut meski bukan sebagai anggota.
Pdt. Fa’ato’ölö mengatakan, di tingkat jemaat, meski berbeda sinodal, namun selama ini semua bekerja sama bahkan bahu membahu untuk mensukseskan kegiatan Sidang Raya PGI ini.
Baik wakil BKPN maupun GNKPI juga bergantian menjelaskan upaya mereka untuk melakukan rekonsiliasi dengan BNKP. Namun, sampai saat ini, arah kepada hasil yang diharapkan belum menunjukkan tanda-tanda. Beberapa pertemuan yang semula telah dijadwalkan, namun sampai saat ini tidak terealisasi karena alasan kesibukan.
“Jemaat-jemaat GNKPI bahkan menyediakan berbagai dukungan, termasuk penginapan bagi para tamu. Masih banyak hal lain yang dilakukan karena kami melihat ini sebagai kegiatan gereja, kegiatan orang Kristen yang harus didukung meski bukan anggota PGI,” jelas dia.
Sementara itu, Waspada Wau menjelaskan, khusus di Nias Selatan, jemaat-jemaat BKPN juga terlibat aktif dalam memersiapkan pelaksanaan kegiatan persidangan Prasidang Raya di sana.
“Bahkan, lagu khusus yang diperlombakan pada acara prasidang raya di Nias Selatan itu, diciptakan oleh jemaat BKPN, Hikayat Manaö yang baru saja meninggal dunia. Hikayat itu Ketua Departemen Pelayanan Musik Gerejawi (DPMG) Sinode BKPN,” kata dia. (ns1)
BKPN dan GNKP Indonesia sebaiknya tidak berhenti untuk melakukan pendekatn personal dan pendekatan organisasi