Nias Selatan Menuju Radar Gebrakan Sang ‘Putri Laut’

Barugamuri Dachi | Dok. Pribadi

Oleh: Barugamuri Dachi, SE., Ak., CA., CPA^*)

Pertama-tama, selamat mengabdi kepada Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019. Diawal penunjukkannya sebagai Menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sudah mendapatkan reaksi pro dan kontra. Menurut penilaian saya pribadi, ini keputusan “gokil” dari Presiden Jokowi. Tidak ada yang meragukan track-record, dan keberhasilan Ibu Susi dalam bisnis perikanan dan penerbangan nondomestic, beliau salah satu yang terbaik yang pernah ada di Indonesia.

Sejak jaman orde baru sampai pemerintahan SBY-Boediono, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak pernah menjadi pos kementerian yang bergengsi. Rasa-rasanya animo bekerja sebagai pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mungkin bisa lebih tinggi dari pada Kementerian Keuangan, ataupun Kementerian Luar Negeri. Bukannya mengecilkan kementerian ini, tetapi harus diakui prestige-nya kurang. Mungkin ini hanya pendapat pribadi, karena belum pernah melihat “sesuatu” dari sana.

Setelah Jokowi-JK mengumumkan susunan kabinetnya, perhatian publik banyak terarah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak yang tidak menyangka, Menterinya adalah Susi Pudjiastuti. Sebuah nama yang tergolong biasa tetapi dengan prestasi yang luar biasa, setidaknya sebagai entrepreneur, telah mendapatkan 10 penghargaan dalam dan luar negeri (id.wikipedia.org).

Kepantasannya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan akan diuji selama 5 tahun kedepan. Popularitasnya semakin tinggi seiring beberapa pihak yang dianggap “pengamat dan para pakar” yang meragukan kemampuannya dalam memimpin kementerian kelautan dan perikanan dan latar belakangnya tersorot media. Beruntunglah masyarakat Indonesia karena Presidennya bukan “pengamat dan para pakar” karena dipastikan Ibu Susi tidak akan menjadi menteri.

Poros Maritim Dunia dan Jalesveva Jayamahe

Seperti diketahui bahwa salah satu visi Jokowi-JK adalah menjadikan Indonesia menjadi “Poros Maritim Dunia”. Ini bukan hanya sebuah jargon tetapi harus dimaknai sebagai suatu semangat terbarukan dari arah masa depan bangsa Indonesia.

Tiga penggalan kata “Poros-Maritim-Dunia” bagaikan kata kerja yang menuntut kesadaran perubahan paradigma masyarakat Indonesia untuk melihat potensi laut yang lama terpinggirkan. Penegasan visi tersebut semakin terlihat pada saat pidato “Di bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi” setelah pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014.

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.” Demikian kutipan dari pidato perdana Presiden Jokowi.

Siapapun dia yang ada di balik penyusunan isi pidato tersebut, harus diakui ini salah satu bagian yang sangat menarik dari Presiden Jokowi bukan hanya karena menggunakan bahasa Sansekerta/Jawa kuno, bukan bahasa Inggris tetapi karena pernyataan tersebut sangat menggunggah semangat. Seperti membangunkan macan tidur. “Jalesveva Jayamahe” juga merupakan semboyan TNI Angkatan Laut RI (id.wikipedia.org).

Peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengaktualisasikan visi tersebut sangat signifikan. Saya sangat yakin pemerintahan Jokowi-JK akan membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kementerian yang juga akan disegani dan prestige. Banyak yang berharap kontribusi kelautan dan perikanan akan berdampak signifikan terhadap APBN. Menurut hemat saya, seharusnya sekitar 30-40% APBN berasal dari hasil laut dan ikan.

Tanggung jawab besar tersebut diberikan Presiden Jokowi kepada seorang Susi dengan pendidikan tidak tamat SMA. Akan tetapi jangan terkecoh dengan latar belakang pendidikannya. Coba lihat dan ikuti gebrakannya untuk kementerian ini. Tetapi hal itu baru babak awal, semoga paradigma baru dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia yang dipadu dengan entrepreneur experience-nya dapat membuktikan bahwa Jokowi tidak salah pilih.

Nias Selatan: Ikan dan Laut

Pada waktu mengetahui Bu Susi Pudjiastuti ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya langsung teringat kepada beberapa teman dari Nias Selatan yang datang ke Jakarta menawarkan kerja sama bisnis ikan di Pulau-Pulau Batu yang lebih dikenal Pulau Tello. Mereka menceritakan Pulau Nias itu sudah dikelilingi oleh laut dimana potensi ikan lautnya tidak kalah dengan potensi pariwisatanya. Pulau Tello masuk wilayah geografis Nias Selatan, dan disana adalah surganya ikan laut.

Kabupaten Nias Selatan memiliki 104 pulau dimana terdapat 101 pulau terdapat di kawasan Pulau Tello dan sekitarnya. Bagaimana Pemerintah Daearah Nias Selatan mengawasi kegiatan penangkapan ikan disana? Isu illegal fishing yang disampaikan oleh Ibu Susi kepada media beberapa waktu yang lalu, tidak terlalu kaget karena praktek tersebut sudah lama terjadi disana.

Teman-teman tersebut menceritakan bahwa tidak kurang 1000-an kapal penangkap ikan melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar Pulau Tello. Bagaimana ceritanya ada ikan teri Medan padahal Medan tidak punya laut. Mereka mengatakan, ikan teri tersebut sebagian besar diambil dari Pulau Tello. Lebih menyedihkan lagi, jika dapat hasil tangkapan ikan harus dibawa ke Sibolga untuk dijual karena tidak memiliki tempat penyimpanan (cold-storage) yang memadai. Sering sekali nelayan menjual ikannya dengan murah atau dikeringkan menjadi ikan asin bahkan tidak jarang dibuang kembali ke laut.

Tidak tahu sekarang apakah sudah ada, katanya disana belum ada Bank. Jadi, kalau belum ada, maka kalau jual hasil tangkapan pakai uang tunai atau barter dengan kebutuhan pokok. Bahkan untuk gajian PNS di sana, harus menyebrang naik kapal laut ke Telukdalam kurang lebih 8 jam. Ironis karena hasil ikan-ikan yang ada di sekitar laut Pulau Tello sangat melimpah tetapi keuntungannya belum dirasakan secara maksimal dan merata oleh masyarakat lokal.

Di tengah gonjang-ganjing kasus korupsi di Pemerintah Daerah Nias Selatan, rasanya tidak mungkin sharing seperti ini menjadi perhatian serius. Bahkan seperti diungkapkan oleh Bapak DR. Hekinus Manaö dalam seminar “Wajah Masa Depan Perekonomian Nias Selatan 2025” di Kampus STIE Nias Selatan baru-baru ini, bahwa beberapa program Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam empat tahun terakhir tidak berjalan efektif dan efisien serta tidak memiliki laporan pertanggungjawaban dari Bupati Nias Selatan yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

Nias Selatan dengan potensi lautnya membutuhkan right man right place with true expose dalam ketegasan pemimpin yang baik dan memihak kepada rakyat. Jika hanya berdasarkan data dengan menggunakan kalkulator yang benar maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam buku Nias Selatan Dalam Angka (NSDA) 2013, PAD Nias Selatan hanya sekitar Rp 20 Miliar per tahun. Sebuah kontribusi yang menjelaskan betapa inovasi dan kreatifitas sangat rendah dalam meningkatkan PAD jika dilihat dari potensi laut dan ikan yang ada di Wilayah Nias Selatan. Sayangnya data yang akurat atas potensi kelautan dan perikanan Nias Selatan sulit didapatkan.

Kalau boleh menyampaikan harapan, semoga tulisan ini dibaca oleh Ibu Susi dan potensi Nias Selatan masuk dalam “radar” gebrakannya bahkan untuk Kepulauan Nias secara keseluruhan. Dan kalau pun tulisan ini tidak sempat dibaca, maka meminjam makna dari nama panggilannya oleh Daniel Kasier yang menikahinya tahun 1992, Bu Susi itu adalah “Putri Laut”, maka  sentuhan dari gebrakannya pasti sampai di Nias Selatan.

Dimana ada laut di situ ada Putri, dimana ada Putri di situ ada laut. Semoga!

*) Penulis adalah Pemerhati Ekonomi Nias Selatan, bekerja seabgai Associate Partner di Kreston International, Akuntan Publik pertama dari Nias Selatan, berpraktik di Jakarta.

Artikel terkait:

Pesta Usai, Saatnya Bekerja Yasonna: Daerah Tertinggal Akan Dapat Dana Tambahan Percepatan Pembangunan HUT Ke-12, Nias Selatan Dambakan Kepemimpinan yang Kredibel Relokasi Warga Bawömataluo, Tumbal Pengembangan Pariwisata Nias?