Previous Story
Anies Baswedan: Kurikulum 2013, Barang Setengah Matang Dipaksa Berlaku
Ilustrasi | www.smkn4jkt.sch.id
NIASSATU, JAKARTA – Tampaknya tradisi ganti menteri ganti kurikulum akan terulang kembali. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengindikasikan evaluasi besar-besaran atas Kurikulum 2013 (K13) yang sempat jadi kontroversi pada akhir pemerintahan Presiden SBY.
Setelah melakukan evaluasi internal dan juga melibatkan pihak terkait dari luar kementeriannya, termasuk para pejabat pada era Mendikbud Mohammad Nuh yang digantikannya, Anies berkesimpulan K13 sebenarnya belum siap diberlakukan.
“Ada dua kesimpulan, pertama, kurikulum yang diluncurkan tahun lalu itu adalah kurikulum yang setengah matang dan dipaksakan untuk dijalankan di seluruh Indonesia,” ujar Anies saat menyampaikan kesimpulan rapat revisi K13 di Jakarta, Selasa (17/11/2014).
Kesimpulan lainnya, Kemendikbud akan menerjunkan tim untuk mendeteksi seberapa mentahnya kurikulum ini di lapangan.
Anies mengatakan, dirinya mendapatkan limpahan warisan masalah implementasi kurikulum tersebut. Dia menyebutkan beberapa indikasi K13 dipaksakan, di antaranya,
ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan materi yang diajarkan dalam buku pelajaran.
Hal lainnya adalah terkait evaluasi pendidikan. Menurut dia, banyak guru kesulitan menjalankan evaluasi K13 karena berbasis deskripsi. Dia mengatakan, sistem itu efektif di Eropa karena jumlah anak dalam kelas sedikit, paling banyak 20 orang dan ditangani oleh 2-3 orang. Di Indonesia, satu orang guru harus menangani hingga 40 murid dalam satu kelas.
Dia mengatakan, kekurangan-kekurangan dalam K13 itu sebagai buah ketergesa-gesaan pemerintah. Dia juga mengritik tidak adanya sosialisasi yang cukup sebelum mengimplementasikan K13. Dibandingkan Kurikulum 2006 yang mulai diterapkan sejak 2004 atau dua tahun masa ujicoba.
Harusnya, kata dia, implementasi K13 pada sekolah percontohan saja dulu. Setelah itu, baru dianalisa kembali hasilnya. Namun, kenyataannya, K13 langsung dipaksakan diterapkan pada sekitar 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Dia pun mengingatkan para guru tidak mencemaskan masalah itu. Pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi nasib kurikulum itu yang akan difinalisasi pada Desember 2014. (ns4/dbs)
