4 Penyebab Investasi dari Luar Nias Belum Juga Terealisasi

Oleh Opy Eka Arman Zendratö*

Opy Eka Arman Zendratö | Dok. Pribadi

Investasi adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia bisnis dan ekonomi. Berdasarkan definisinya, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva  yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan  harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Sekarang ini pemerintah daerah banyak menggalakkan kegiatan investasi di  daerahnya. Tujuannya, dengan adanya investasi akan mendorong kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, dan juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Akhir – akhir ini Penulis sering membaca opini dan artikel tentang potensi pulau Nias. Namun, yang muncul di pikiran kemudian adalah kenapa belum ada investor yang mau menanamkan  modal di Pulau Nias, baik investor domestik maupun asing.

Ya, memang ada investor di Pulau Nias yang sudah lama eksis, misalnya PT. Bank Sumut, PD. PasarYa’ahowu, PDAM Tirta Umbu dan perusahaan lainnya. Namun,  pengaruh dan pola investasi yang  dijalankan masih belum ada secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Nias pada umumnya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara, Nias masih jauh tertinggal.

Beberapa rencana investasi asing di Pulau Nias yang selama ini diketahui publik adalah Sri Trang Angro Industri Ltd, perusahaan eksportir karet asal Thailand yang berencana ingin membangun pabrik pengolahan karet  di Nias. Kemudian, The Nanyang Dahua Mining Investment Group dari Tiongkok, yang pada saat itu disambut baik oleh Walikota Gunungsitoli. Pemkab Nias Selatan juga telah menjajaki peluang investasi hingga ke Tiongkok pada 4-10 November 2011. Kenyataannya, sampai sekarang hingga memasuki triwulan kedua 2015 hal tersebut masih belum juga terwujud.

Berita rencana investasi lainnya muncul dari Kantor Bupati Nias.Yaitu, adanya  3 investor asing yang ingin membangun pabrik karet di daerah itu. Selanjutnya, pada pertengahan 2014, Pemerintah Kabupaten Nias Utara menandatangani nota kesepahaman dengan R-20 (Region 20) dan perusahaan asal Perancis, Akuoenergy terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 10 megawatt (MW) dan pemanfaatan bahan bakar nabati asal kemiri sunan senilai US$ 40 juta.

Belum berhenti sampai disitu, Konsulat Jerman di Indonesia yang telah berkunjung langsung kepulau Nias, juga berencana mengundang Siemens Corporation, perusahaan konglomerat asal Jerman untuk membangun pembangkit listrik di Pulau Nias. Tidak mau kalah, Pemerintah Nias Barat juga telah menerima kunjungan Kedubes Belanda untuk rencana investasi di daerahnya.

Sekarang, muncul pertanyaan, mengapa sampai kini, berbagai rencana invetasi asing tersebut belum juga terealisasi di Pulau Nias? Berikut Penulis memberikan beberapa alasannya.

1. Infrastruktur yang kurang memadai

Ketersediaan infrastruktur yang belum memadai, seperti fasilitas pelabuhan yang masih belum memenuhi standar minimal kedalaman yang diperlukan bagi kapal-kapal peti kemas untuk loading container, giant crane belum tersedia di Pelabuhan Angin Gunungsitoli. Beberapa bulan yang lalu, Penulis pernah mewawancarai Asisten Manager Pemasaran PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan tentang masterplan perencanaan pengembangan Pelabuhan Angin, Gunungsitoli. Jawabannya jelas, “Pelabuhan Angin Gunungsitoli, masih perlu dilakukan uji kelayakan ekspansi dermaga, karena kondisi luas lokasi pelabuhan yang sangat terbatas.”

Bandar  Udara Binaka Gunungsitoli juga masih belum memadai didarati pesawat jenis Boeing/Airbus. Selain kondisi fisik landasan pacu yang terbatas, fasilitas lainnya juga sering mengalami kerusakan. Misalnya, beberapa waktu lalu, terjadi kerusakan jaringan listrik yang membuat panik penumpang dan petugas bandara. Kita masih berharap, dengan kunjungan Wakil Presiden RI, Bapak M. Jusuf Kalla dan beberapa menteri Kabinet Kerja ke Pulau Nias, membawa angin segar pembangunan sarana dan prasarana bandara tersebut.

Prasarana lain seperti jalan raya, juga belum sepenuhnya menjangkau pedalaman dimana investasi akan dijalankan. Hal ini yang membuat investor ragu mengambil keputusan bisnis, karena dapat berpengaruh pada biaya produksi (production cost) dan biaya overhead yang tinggi. Sehingga masih perlu mempertimbangkan dengan matang strategi bisnis apa yang akan ditempuh, apakah FDI (Foreign Direct Investment), Domestic Direct Investment (DDI), Joint Venture, licencing, franchising, atau strategi yang lain.

2. Mindset Birokrator

Birokrasi Pemerintah Daerah di Pulau Nias juga tergolong masih belum open-minded (terbuka) terhadap geo-business opportunity. Artinya, bukan kebijakan investasi yang belum ada, namun masalahnya pada banyaknya birokrator yang punya niat kepentingan pribadi  terhadap investasi di pulau Nias. Mereka menyimpan niat mencari keuntungan yang bersifat personal yang implikasinya pada masalah perizinan usaha menjadi terhambat. Ujung-ujungnya, seperti dalam ungkapan sehari-hari, “Mau cepat, maka hepeng do namangatur negara on.”

Mari lihat peringkat kinerja Pemerintah Daerah  dalam hal perizinan usaha Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan hasil survei dari  Asia Foundation. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa  Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan termasuk  berada pada posisi 10 kinerja pelayanan perizinan terbawah.

3. Kurangnya Informasi berbasis IT

Tak dapat dimungkiri bahwa secara umum Pulau Nias masih belum tersentuh kemajuan teknologi informasi secara keseluruhan. Kaitannya dengan masalah investasi, yaitu investor membutuhkan informasi yang betul-betul akurat dan up to date dengan sistem komputerisasi.

Sebagai bukti nyata, di Pemda/Pemkot di PulauNias, masih belum tersedia website Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, apalagi hotline investasi dari Pemda/Pemkot. Tapi perlu diingat maksudnya website ini adalah website resmi dari Pemerintah Daerah bukan web abal-abal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan keakuratan datanya. Informasi yang dibutuhkan misalnya, data demografi, geografi, data-data ekonomi,  maupun informasi statistik lainnya.

Dalam investasi, data tersebut sangat diperlukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Data itu, di antaranya, pertama, jumlah tenaga kerja yang tersedia baik tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan kedua, kondisi fisik yang tersedia seperti tanah, air dan bahan mentah. Kurangnya informasi ini, menyulitkan investor untuk mengenal Nias lebih dekat, sehingga harus mengutus langsung tim assessment untuk mendapatkan informasi dan terpaksa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk itu.

4. Kurangnya kepastian Hukum

Ini menyangkut masalah legalitas, seperti masalah hak kepemilikan atas hibah tanah yang akan dijadikan lokasi investasi dimana sering terjadi tumpang tindih klaim.Masalah yang lain juga yang selalu muncul yaitu, rumitnya mendapat pembebasan tanah/lahan, apalagi kalau ada isu investor asing, maka warga, bila memungkinkan, akan meminta ganti rugi yang melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis mengharapkan kepada stakeholders, bukan hanya Pemerintah Daerah, tetapi masyarakat, LSM, dan institusi pendidikan, harus bisa bersinergi mengatasi isu-isu investasi yang muncul ini. Agar harapan dan cita-cita kita Nias menjadi tujuan daerah investasi dapat segera terwujud.

Terimakasih. Ya’ahowu.

Referensi

Sunariyah.2003. PengantarPengetahuanPasar Modal.Edisi 3,  UPP AMP YKPN, Jogyakarta

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/15/05024922/Pemda.di.Nias.Gratiskan.Biaya.Perizinan

http://www.beritasatu.com/ekonomi/201232-gandeng-perusahaan-perancis-nias-utara-bangun-plts-10-mw.html

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/TataKelolaEkonomiDaerah.pdf

*Penulis adalah MBA Student in International Business, Yuan Ze University, Taiwan.

Artikel terkait:

Korupsi Ketuk Palu, Modus Klasik yang Tetap Membaru DPD RI Tuding PLN Tak Serius Urus Listrik di Pulau Nias Amada Talu dan Krisis Masa Depan Mimpi Nico Barito untuk Nias: dari Bangun Hotel Hingga Pindahkan Warga Desa Bawömataluo