DPD RI Tuding PLN Tak Serius Urus Listrik di Pulau Nias

Diskusi Pembangunan Ketenagalistrikan di Pulau Nias di DPD RI pada 1 Maret 2016 dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di Pulau Nias | DPD RI

NIASSATU, JAKARTA – Krisis listrik di Pulau Nias juga mendapat perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Melalui Ketua Komite II DPD RI yang juga merupakan wakil Sumatera Utara, Parlindungan Purba menyesalkan ketidakseriusan PLN menangani kelistrikan di Pulau Nias tersebut sehingga mengorbankan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang menempuh Ujian Nasional.

“Kami sangat peduli dengan masalah listrik di daerah, terutama di Pulau Nias. Sebulan lalu kami bertemu Dirut PLN dan telah mengingatkan mengenai krisis listrik di Pulau Nias dengan akan berakhirnya kontrak tersebut, tetapi malah dibiarkan saja. PLN tidak pernah serius terhadap masalah kelistrikan kecuali jika diperingatkan. Hal ini seperti ada pembiaran oleh PLN. Bayangkan 800 ribu orang di sana yang bisa berujung kepada kerusuhan. Kita akan menyurati Presiden Jokowi mengenai masalah ini,” ujar Parlindungan pada jumpa pers di Gedung DPD, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Dalam jumpa pers tersebut, juga hadir Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul.

Parlindungan sepakat dengan Alihudin bahwa masalah listrik dalam empat hari terakhir di Pulau Nias karena tidak adanya antisipasi yang baik oleh PLN seiring berakhirnya kontrak pemakaian mesin PLTD.

Sebelumnya, Nias Satu memberitakan bahwa pada 1 Maret 2016, bertempat di DPD RI, telah diadakan pertemuan terkait krisis listrik di Pulau Nias. Dalam pertemuan yang juga dihadiri petinggi PLN dan Kementerian ESDM tersebut dicapai beberapa kesepakatan terkait upaya menanganani krisis listrik di Pulau Nias. (Baca: DPD RI Desak Pemerintah Percepat Penambahan Daya Listrik di Pulau Nias)

Ironisnya, tepat sebulan setelah pertemuan tersebut, justru Pulau Nias menjadi gelap gulita dengan adanya pemadaman listrik secara total oleh PLN sebagai akibat dari berakhirnya kontrak penyewaan mesin dari pihak ketiga. (Baca: Berakhirnya Kontrak Mesin Rental PLN Tak Terantisipasi, Listrik se-Kepulauan Nias Padam)

Seperti diketahui, sejak Jum’at (1/4/2016) seluruh Pulau Nias gelap gulita akibat pemadaman listrik oleh PLN. Setelah ditelusuri, pemadaman tersebut terjadi karena operator mesin mematikan mesin karena tidak memperpanjang kontrak dengan PLN. Akibatnya, dua mesin PLTD, yakni di Moawo dan Idanoi yang selama ini menjadi andalan PLN untuk mengalirkan listrik ke masyarakat tidak bisa berproduksi.

Masyarakat Nias pun ramai-ramai mengungkapkan kekesalan. Di media sosial, mereka mencibir kinerja PLN dan melaporkan pemadaman tersebut kepada pemerintah termasuk ke melalui akun twitter Presiden Jokowi, PLN Pusat, dan Kementerian ESDM.  Selain itu, pada Minggu (3/4/2016) malam, puluhan massa juga mendatangi kantor PLN di Gunungsitoli dan melakukan aksi demo dan menyalakan lilin.

Sampai saat ini, sejumlah kelompok masyarakat sedang menggalang aksi damai untuk mendesak pemerintah dan PLN mengakhiri masa gelap gulita di Pulau Nias. Apalagi karena mulai hari ini, di Pulau Nias anak-anak sekolah menjalan Ujian Nasional.

Tak cuma itu, upaya hukum oleh masyarakat juga sedang dikoordinasikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ya’ahowu sedang menghimpun pengaduan masyarakat guna melakukan gugatan kelompok masyarakat (class action) kepada PLN, PDAM dan pemerintah. (Baca: LBH Ya’ahowu Fasilitasi Warga Nias Gugat PLN dan PDAM). (ns1)

Artikel terkait:

Kementerian EDSM: PLN Harus Atasi Masalah Kelistrikan Pulau Nias Secara Menyeluruh YLKI: Tindak Tegas Manajemen PLN dan Beri Kompensasi Kepada Masyarakat Tuntut Nias Dimerdekakan dari Pemadaman Listrik, Para Pemuda Nias Akan Demo Istana Negara Kementerian ESDM Salahkan PLN dan Minta Nyalakan Paksa PLTD