Pemda Nias Selatan Tunda Kelanjutan Pembangunan Istana Rakyat

Maket Istana Rakyat Nias Selatan | FB

NIASSATU, JAKARTA – Pemerintahan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha saat ini diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mudah. Bersama pasangannya Sozanolo Ndruru harus bekerja keras menyiasati pengelolaan anggaran yang ada agar pembangunan tetap berjalan.

Penyebabnya adalah kondisi keuangan daerah Nias Selatan yang saat ini ‘tidak sehat’. Diduga salah satu penyebabnya adalah pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran, dan juga besarnya defisit anggaran 2015 yang mencapai lebih dari Rp 300 miliar.

“Kalau kami hanya fokus bagaimana membereskan defisit ini, bisa-bisa selama tiga tahun tidak ada pembangunan yang bisa dikerjakan. Kalau pun semua proyek itu kami jual, mungkin harganya tidak bisa menutupi semua defisit itu. Jadi, kami harus kerja keras menyiasatinya agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Bupati Hilarius Duha kepada Nias Satu saat ditemui di rumahnya di Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Bupati Hilarius mengatakan, salah satu cara menyiasati penggunaan anggaran adalah dengan menunda pembangunan sejumlah proyek mercu suar yang sempat dimulai oleh kepala daerah sebelumnya, di antaranya proyek Istana Rakyat.

“Untuk sementara pembangunan Istana Rakyat ditunda. Kalau diberikan anggaran Rp 200 miliar pun belum tentu cukup. Sebab, nanti masih ada biaya meubelernya, perawatan dan operasionalnya. Padahal itu fungsinya hanya untuk kantor yang sebenarnya juga bisa menggunakan kantor yang ada saat ini. Dan lagi, proyek itu tidak memberikan efek langsung pada perekonomian masyarakat, selain fungsi kantor,” jelas dia.

Karena itu, kata dia, lebih baik anggaran untuk pembangunan Istana Rakyat itu dialihkan ke kecamatan-kecamatan untuk pembangunan dan hal-hal produktif lainnya bagi masyarakat. Bahkan, kalau perlu, kata dia, dana itu dibagi sampai ke desa-desa.

Seperti diketahui, selama beberapa tahun pemerintahannya, mantan Bupati Idealisman Dachi mengalokasikan banyak anggaran untuk pembangunan Istana Rakyat yang sejatinya akan digunakan sebagai kantor Bupati. Sedangkan kantor bupati yang sudah ada sebelumnya dan cukup representatif justru dihibahkan kepada TNI AL.

Sampai saat ini, bangunan yang desainnya meniru Istana Negara Republik Indonesia tersebut masih jauh dari selesai. Proyek itu juga terus menuai kritik karena dinilai tidak realistis di tengah kondisi perekonomian masyarakat Nias Selatan yang terpuruk. (ns4/ns1)

Artikel terkait:

Nias Selatan Peroleh Alokasi Dana Desa Rp 272 Miliar, Terbesar Se-Sumut APBD 2016 Nias Selatan Tembus Angka Rp 1,1 Triliun Dijanjikan Bertemu Kajari Teluk Dalam Pada 5 Mei, Massa GERAMM Akhiri Demonstrasi Arisman Zagötö Janji Beber Apa Adanya Kasus Anggaran BUMD Nias Selatan