DPD Desak KKP Segera Susun Rencana Induk Bisnis Kelautan dan Perikanan di Pulau Nias

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan para kepala daerah di Pulau Nias usai Rapat Kerja, Kamis, 13 Oktober 2016 di Gedung DPD RI | DPD RI

NIASSATU, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan didesak agar segera menindaklanjuti keputusan Presiden Jokowi untuk pengembangan bisnis kelautan dan perikanan di Pulau Nias pada saat berkunjung ke sana dua bulan lalu.

Desakan tersebut terungkap dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, serta Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias pada Kamis, 13 Oktober 2016 di Gedung DPD RI. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Utara Ingati Nazara dan Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli.

Dalam pertemuan tersebut, Komite II mendesak agar KKP segera menyusun rencana induk (master plan) dan rencana bisnis bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias, yang melibatkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah se-Kepulauan Nias.

DPD beralasan, banyaknya fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai di lima kabupaten dan kota di Kepulauan Nias membuat sektor kelautan dan perikanan di daerah itu tertinggal jauh. Pasalnya, dengan keterbatasan tersebut berbagai potensi di bidang kelautan dan perikanan tidak tergarap dan tidak berkontribusi bagi penyejahteraan masyarakat.

“Pembangunan di Kepulauan Nias harus segera dilakukan sebagai tindak lanjut kunjungan Jokowi ke Nias. Salah satunya untuk memajukan Kepulauan Nias adalah pariwisata dan perikanan,” ujar ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba seperti dikutip dari siaran pers DPD RI yang diterima Nias Satu, pada Kamis (13/10/2016).

Untuk mempercepat realisasi pembangunan tersebut, kata Parlindungan, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam waktu dekat.

4 Fokus Pembangunan

Sementara itu, dalam rapat tersebut, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian dan Kelautan RI, Rido Miduk Sugandi Batubara mengatakan, berbagai infrastruktur di Kepulauan Nias harus ditata ulang. Di antaranya, pelabuhan, kapal perikanan yang memadai, dan juga kapal angkut (cold storage & ABF).

Menurut dia, percepatan pembangunan di Kepulauan Nias dapat dibagi dalam empat fokus pembangunan, yakni sentra perikanan, HUB, pariwisata, dan budidaya kelautan.

“Lokus apa yang harus dilakukan di Pulau Nias, setelah itu baru dilakukan implementasi. Kami berharap dalam kesempatan ini sudah ada minimal menentukan lokus di setiap kabupaten/kota,” ungkap dia.

Dia juga memaparkan memaparkan skenario dari KKP yang berisi 7 langkah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Pulau Nias. Ketujuh langkah tersebut adalah cetak biru pembangunan, pembuatan rencana induk dan bisnis, pembuatan regulasi pembangunan, penentuan lokus pengembangan, pembentukan tim koordinasi percepatan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, diseminasi konsep pembangunan, dan internalisasi perencanaan dan anggaran lintas K/L dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya perhatian pemerintah pusat pada sektor pariwisata di Kepulauan Nias. Sekaligus mendesak agar program-program yang direncanakan tersebut segera direalisasikan. Dia juga meminta agar pemerintah pusat menata ulang pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias agar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Program-program pariwisata disini tidak didukung oleh Pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli yang menyambtu baik skenario dari KKP tersebut meminta agar hal itu segera direalisasikan dengan keseriusan pemerintah pusat dan tidak hanya sekedar skenario yang dibebankan ke pemerintah daerah di Kepulauan Nias saja.

“Kami menyambut baik rencana itu. Kami jujur katakan kalau hanya kami dari daerah yang memikirkan hal ini, tidak akan jadi apa-apa. Harapan kami potensi kelautan dan perikanan tidak hanya lagi untuk menambah devisa daerah tetapi juta devisi nasional. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama baik dari pusat, provinsi, dan daerah,” tegas dia. (ns1)

Artikel terkait:

Cegah Krisis Listrik Lagi, Pulau Nias Masuk Prioritas Program Indonesia Terang YLKI: Tindak Tegas Manajemen PLN dan Beri Kompensasi Kepada Masyarakat Tuntut Nias Dimerdekakan dari Pemadaman Listrik, Para Pemuda Nias Akan Demo Istana Negara DPD RI Tuding PLN Tak Serius Urus Listrik di Pulau Nias