Previous Story
Jokowi Setuju Ibukota Negara Dipindahkan ke Luar Jawa, Bappenas Usulkan di Wilayah Tengah
Posted On 29 Apr 2019
Comment: 0
Rapat Terbatas di kantor Presiden tentang Pembahasan Pemindahan Ibukota Negara | Setkab.go.id
NIASSATU, JAKARTA – Setelah melalui sekitar dua tahun pengkajian oleh Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan tiga alternatif terkait rencana pemindahan Ibukota negara yang kembali digagas oleh Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya.
Seperti disampaikan oleh Menteri (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pihaknya mengusulkan tiga alternatif kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang.
Ketiga alternatif itu adalah, pertama, tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat hanya khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian/lembaga. Kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius kira-kira 50-70 km dari Jakarta. Sedangkan alternatif ketiga adalah memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.
Dari ketiga alternatif tersebut, seperti diungkapkan Menteri Bambang, Presiden Jokowi memilih alternatif ketiga.
“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” ungkap dia.
Namun, Bambang tidak menjelaskan mengenai daerah spesifik di luar Jawa tersebut.
Wilayah Tengah
Terkait lokasi di luar Jawa tersebut, Menteri Bambang menjelaskan, bahwa lokasi strategis secara geografis adalah di tengah wilayah Indonesia.
“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibukota yang Indonesiasentris,” jelas dia.
Selain itu, daerah tersebut juga memiliki lahan yang luas milik pemerintah sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan lahan. Juga merupakan wilayah yang benar-benar minimal dari segi risiko kebencanaan seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, juga harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.
Dia menambahkan, lokasi yang akan dijadikan Ibukota negara itu adalah kota yang sudah eksisting atau kota menengah yang sudah eksisting.
“Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” papar dia.
Hal lainnya adalah kota tersebut juga tidak jauh dari pantai karena Indonesia adalah negara maritime meski tidak harus di tepi pantai.
Selama ini, bahkan sejak masa Presiden Soekarno, Kota Palangkaraya, Ibukota Kalimantan Tengah telah digadang-gadang sebagai calon kuat lokasi Ibukota negara yang baru tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada keputusan final tentang hal itu.
Realisasi pemindahan Ibukota sendiri akan membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun dengan biaya berkisar Rp323 – Rp466 triliun. Dalam usulannya kepada Presiden, Menteri Bambang menyampaikan perlu dibentuknya sebuah badan otorita yang mengurusi proses pembangunan ibukota negara yang baru tersebut.
Visi Jangka Panjang
Sementara itu, Presiden Jokowi yang didampingi Wapres Jusuf Kalla dalam memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibukota itu sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Namun, tidak pernah ada keputusan sejak itu meski telah berganti-ganti presiden.
Presiden Jokowi menjelaskan, pemindahan Ibukota itu berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara dan kepentingan visioner dalam jangka panjang sebagai negara besar dalam kompetisi global.
Dia menjelaskan tingkat kesiapan DKI Jakarta sebagai ibukota negara saat ini untuk memikul dua beban sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis.
“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tegas dia.
Meski begitu, kata dia, pemindahan ibukota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.
“Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” ucap dia. (ns1/setkab.go.id)
