PEMEKARAN WILAYAH

Nasib Provinsi Kepulauan Nias Setelah Setahun Kandas

Yasonna H. Laoly | FB

Yasonna H. Laoly | FB

NIASSATU, JAKARTA – Tepat setahun pada hari ini, Selasa (29/9/2015), pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang sudah di depan mata kandas. Intinya, DPR RI periode 2009-2014 dan pemerintahan Presiden SBY kala itu sepakat menunda pengesahan puluhan usulan calon daerah otonomi daerah baru (DOB) yang sudah disepakati untuk disahkan di sidang paripurna, termasuk Provinsi Kepulauan Nias.

Saat itu banyak yang kecewa, tak cuma masyarakat kepulauan Nias. Pasalnya, sesuai agenda, harusnya tinggal pengesahan di paripurna. Berbagai undangan telah disebar. Para pejabat daerah hingga PNS dari daerah di Pulau Nias telah berdatangan di Jakarta bahkan hadir di gedung DPR RI Senayan.

Apa daya, politik selalu punya gaya geraknya sendiri yang tak bisa diprediksi. Di detik terakhir, terjadi perdebatan alot. Hasilnya, seluruh usulan DOB dibatalkan untuk disahkan pada saat itu. Dialihkan untuk diproses pada masa kerja DPR RI yang baru, periode 2014-2019.

Yasonna H. Laoly, satu-satunya putra Nias di DPR RI pada periode lalu telah berupaya maksimal agar tak terjadi penundaan pengesahan. Namun, keinginan politik mayoritas anggota DPR berbicara lain.

“Semua DOB tidak ada yang disahkan karena potensi keributan sangat besar. Diputuskan di Raker di Komisi II. Itu sudah final dan tinggal dilaporkan ke paripurna,” ujar anggota Yasonna H Laoly, anggota Komisi II DPR RI kepada Nias Satu di Jakarta, pada saat itu (Senin, 29/9/2014). (BACA: Nias Gagal Jadi Provinsi)

Meski begitu, usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tidak berarti juga berakhir. Sesuai keputusan DPR RI sebelumnya, prosesnya tetap berjalan. Namun sepenuhnya itu tergantung pada DPR RI periode saat ini, dan tentu saja kebijakan politik Presiden saat ini, Joko Widodo.

Lalu, setelah setahun, bagaimana prospek Nias menjadi provinsi?

Redaksi Nias Satu kembali meminta pendapat Yasonna, yang kini menjadi anggota Kabinet dalam jabatan Menteri Hukum dan HAM, wakil dari Partai PDI Perjuangan yang juga partai pengusung utama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

“Kementerian Dalam Negeri masih membahas. Sementara arahan Presiden Jokowi agar hati-hati dulu. Semacam menunda dulu,” ujar Yasonna, Senin (28/9/2015) malam.

Ditanya mengenai peluang pengesahan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, Yasonna juga tidak bisa memberikan kepastian.

“Kemendagri lagi mengkajinya. Kalau Komisi II sudah mendesak. Tapi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang, pemekaran wilayah belum menjadi prioritas,” tandas dia.

Nah, jelas sudah, mengharapkan terwujudnya Provinsi Kepulauan Nias dalam waktu dekat bahkan di era pemerintahan Presiden Jokowi ini tampaknya tidak mudah. Kecuali ada perubahan situasi yang mendukung secara signifikan pada tahun ketiga dan keempat pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi itu pun sangat spekulatif.

Karena itu, sambil menunggu situasi mendukung, semua sumber daya, komitmen dan kreatifitas diarahkan sepenuhnya pada bagaimana memperbaiki situasi fundamental di Pulau Nias saat ini. Toh, tidak perlu melakukan pengajuan baru dan pengurusan administrasi baru untuk memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias.

Ini juga penting diketahui publik agar tidak ada yang termakan iming-iming janji pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dalam waktu dekat yang mungkin saja dijadikan bahan kampanye para calon kepala daerah.

Ingat banyak pekerjaan rumah yang telah tertunda menahun dan harus diselesaikan segera, lebih mendesak dibanding jadi tidaknya Nias menjadi provinsi.

Mari bekerja bersama mengupayakan Pulau Nias menjadi lebih baik, menjadikan sumber daya manusianya berkualitas. Toh, semua hal itu akan berguna dan mendukung pada operasional status baru Pulau Nias sebagai provinsi kelak. (ns1)

About the Author
  1. Teddy Manao Reply

    Paling tidak kita doakan saja, agar yang terbaik nantinya terjadi atas tanah kelahiran kita ini. Thx Niassatu.com sudah memakai peta design ulang dari saya walaupun bagian bawahnya di potong sehingga sumbernya tidak terlihat, Gbu

  2. B. Halawa Reply

    Sementara menunggu situasi dan keadaan ekonomi nasional dan global membaik, sebaiknya para kepala daerah pulau Nias baik saat ini maupun yang akan terpilih, membenahi dasar pembangunan; Infrastruktur, pemberdayaan sumber daya manusia, alam dll.

  3. boy Reply

    lebih cepat lebih bagus

  4. boy Reply

    panitia bpp pkn jangan putus asa dari pemberitaan ini, berjuang terus, kita mendukung. kalau begini beritanya membuat kita semakin mundur dan pulau nias semakin terisolir akibat kesan dianaktirikan oleh pemerintah prov.sumut, kalau pilkada serentak ya jalan terus juga,

Leave a Reply to B. Halawa Cancel reply

*

Translate »