Ayo, Awasi Kinerja Menteri Jokowi Melalui Situs kawalmenteri.org
NIASSATU, JAKARTA – Setelah sukses berkiprah pada pelaksanaan pemilu presiden 2014, kini muncul situs http://kawalmenteri.org guna mengawal kinerja para menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK.
Situs kawalmenteri.org tersebut diluncurkan tadi malam, Rabu (12/11/2014) di Jakarta. Dengan situs tersebut, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam urusan-urusannya terkait kantor kementerian, bisa melaporkannya di situs tersebut.
Tapi tidak hanya hal negatif, website ini juga dirancang agar masyarakat bisa melaporkan hal-hal positif yang dilakukan oleh para menteri.
“Situs ini berniat mengawal janji dengan melihat bukti,” ujar Diding Sakri, salah seorang tim materi kawalmenteri.org.
Dia menjelaskan, laporan-laporan dari masyarakat kemudian akan dikompilasi berdasarkan kementerian yang dilaporkan oleh belasan relawan.
Lalu, setiap 3 bulan, akan memberikan peringkat prestasi setiap kementerian, dari yang terbaik sampai yang terburuk. Hasil itu juga akan diserahkan secara berkala kepada Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara.
Ketika Nias Satu mengakses situs tersebut, disana dijelaskan alasan pembuatan situs tersebut. Yakni, memfasiltasi publik untuk menilai kinerja menteri periode 2014-2019. Sebelumnya, mereka juga memfasilitasi publik menyampaikan aspirasi terkait nama-nama calon menteri. Hal itu sebagai bentuk partisipasi mengawal mandat rakyat atas Presiden yang direpresentasi oleh menteri-menterinya.
Adapun yang akan dinilai adalah karakteristik personal menteri sebagai pejabat publik, pelaksanaan program dan kegiatan unggulan/prioritas tiap kementerian, capaian/hasil pelaksaan program prioritas (realisasi vs target) dan transparansi anggaran.
Di situs itu, semua kementerian punya space dimana bisa diklik dan akan menampilkan profil kementerian itu beserta menterinya. Di sana juga ada tombol Like (Suka) dan Dislike (Tidak Suka). Tak cuma itu, masyarakat juga bisa memberikan penilaian dalam kolom komentar yang disediakan. Atau mengirimkan laporan tertulis termasuk melengkapinya dengan dokumen atau foto.
Tak cuma itu, situs itu juga memfasilitasi publik untuk membatalkan ataupun melanjutkan suatu kebijakan melalui Petisi Kawal Menteri. (ns1)