Jokowi Tetapkan Penajam Paser Utara – Kutai Kartanegara Lokasi Ibu Kota Negara Baru
NIASSATU, JAKARTA – Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi penetapan lokasi ibu kota negara yang baru yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dengan mengambil wilayah sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pengumuman tersebut, selain memastikan rencana yang telah diwacanakan selama tiga tahun dan juga mengakhiri spekulasi mengenai calon lokasi ibu kota yang baru.
“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Presiden Jokowi yang didampingi Wapres Jusuf Kalla dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Dalam konferensi pers itu, Jokowi-JK didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
5 Alasan
Jokowi menjelaskan, pemilihan lokasi tersebut karena beberapa pertimbangan, yakni: 1. Resiko bencana minimal baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor. 2. Lokasi strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. 3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. dan 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.
Jokowi menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ibu kota baru itu mencapai Rp466 triliun. Dana tersebut akan berasal dari APBN sebesar 19% dan sisanya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jakarta Tetap Pusat Bisnis
Meski akan pindah ke Kalimantan Timur, kata Jokowi, program urban regeneration senilai Rp 571 triliun di Jakarta akan tetap dilanjutkan. Bahkan, saat ini, kata dia, pembahasannya sudah pada level teknis dan selanjutnya siap dijalankan.
“Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” jelas dia.
Jokowi juga menjelaskan, pagi tadi telah menyurati Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut. Sebab, keputusan tersebut akan membutuhkan persetujuan DPR. Pemerintah juga akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut untuk diajukan ke DPR.
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro belum mengungkapkan nama resmi ibu kota negara tersebut. Mulai besok segera ditindaklanjuti dengan penyusunan masterplan/tata ruang hingga RUU. Diharapkan semuanya sudah selesai pada 2020.
“Ditargetkan pada akhir 2020 pembangunan sudah dimulai. Sedangkan pemindahan ibu kota pemerintahan ditargetkan dimulai bertahap pada 2024,” kata dia.
Bambang juga menegaskan, seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, yang pindah ke Kalimantan Timur hanyalah pusat pemerintahan. Sedangkan Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat bisnis seperti selama ini.
Sebelumnya, spekulasi penetapan lokasi ibu kota sempat ramai. Selama ini, banyak yang menjagokan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Sebab, selain juga berada di bagian tengah Indonesia, Palangkaraya pernah dicalonkan sebagai ibu kota negara oleh Presiden Soekarno. (ns1)